Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Jawa Timur, Imam Makhruf, meminta pemerintah pusat untuk mengevaluasi penerapan Kurikulum Merdeka. Menurutnya, kajian ulang diperlukan agar kurikulum ini dapat berjalan efektif dan mencapai tujuan peningkatan kualitas pendidikan.
“Kalau saya minta agar dikaji tentang Kurikulum Merdeka itu, ada plus dan minusnya,” ujar Imam saat dikonfirmasi, Kamis (4/7/2024).
Legislator dari Dapil Nganjuk–Madiun itu menyoroti beban administratif yang besar bagi guru dalam penerapan kurikulum tersebut. Guru diwajibkan menyusun modul pembelajaran, melakukan asesmen, hingga membuat laporan, yang dikhawatirkan menyita waktu untuk mengajar dan berinteraksi langsung dengan siswa.
“Guru disibukkan terus untuk laporan-laporan sehingga tatap muka guru dan murid kurang,” tegasnya.
Selain itu, Imam menilai penggunaan gadget yang masif dalam proses belajar perlu dikurangi. Menurutnya, pola pembelajaran konvensional tetap penting untuk menjaga efektivitas dan mencegah dampak negatif penggunaan perangkat digital.
“Wong ditunggui aja belum tentu mengerjakan, apalagi ditinggal. Itu yang perlu diperbaiki, yaitu memperbanyak pembelajaran sistem konvensional,” kata anggota DPRD Jatim dua periode itu.
Imam mengingatkan, jika kondisi ini dibiarkan, kualitas pembelajaran bisa menurun karena guru yang terlalu sibuk tidak memiliki cukup waktu mempersiapkan materi secara optimal.
