DPRD Jawa Timur menilai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak sebagai langkah strategis dan progresif yang sangat diperlukan. Hal ini disampaikan Fraksi Partai Gerindra dalam sidang paripurna DPRD Jatim, Senin (29/9/2025).
Juru bicara Fraksi Gerindra, dr. Benjamin Kristianto, menegaskan perlunya roadmap implementasi yang detail dengan timeline jelas. Tahapan tersebut mencakup pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), pengembangan sistem informasi terintegrasi, serta program peningkatan kapasitas aparatur pelaksana.
“Alokasi anggaran yang memadai dan berkelanjutan juga harus dipastikan, mengingat keterbatasan anggaran seringkali menjadi hambatan implementasi di daerah lain,” kata Benjamin.
Selain itu, Fraksi Gerindra menekankan pentingnya aspek pencegahan, salah satunya melalui program literasi digital masif yang melibatkan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sistem monitoring dan evaluasi yang robust dengan indikator kinerja terukur juga dinilai krusial agar regulasi ini berjalan efektif.
Benjamin menyebut Raperda ini merupakan terobosan strategis karena menggabungkan Perda Nomor 16 Tahun 2012 dan Perda Nomor 2 Tahun 2014, sehingga mencerminkan pemahaman komprehensif terhadap perlindungan kelompok rentan di era digital.
Data yang dihimpun Fraksi Gerindra menunjukkan tantangan serius: pada 2024 tercatat 771 kasus kekerasan terhadap perempuan dan 1.103 kasus kekerasan terhadap anak. Kasus perkawinan anak memang menurun, dari 17.214 kasus pada 2020 menjadi 8.753 kasus pada 2024, namun jumlahnya masih tinggi.
Selain itu, tantangan di ruang digital semakin kompleks. “Sebanyak 93,3 persen anak usia 16–24 tahun memiliki smartphone, dan 41 persen diantaranya menyembunyikan usia asli saat online. Fakta ini menunjukkan perlunya regulasi yang adaptif terhadap risiko baru di dunia maya,” tegas Benjamin.
“Kami akan aktif memastikan bahwa Raperda ini tidak hanya menjadi regulasi formal, tetapi benar-benar instrumen efektif dalam mewujudkan Jawa Timur yang aman dan berkelanjutan bagi perempuan dan anak,” pungkasnya.
